Semenjak kita terlahir didunia di masa-masa usia 5-13 tahun kesejukan dan keasrian dunia semasa kecil begitu nikmat, layaknya menjilat permen tanpa henti dan tanpa beban, yang melekat hanya impikasi kebahagian dari berbagai macam teritorial hidup, menanjak usia 14 tahun "doktrin orang tua untuk tetap melanjutkan pendidikan demi meraih "mimpi kesuksesan" sebagaimana anak-anak lainnya yang telah menjadi "sesuatu" dari cetakan cita-cita yang banyak mengabiskan Harta benda demi kesuksesan yang terkesan dipaksakan....
Para pegawai di negri ini merupakan produksi dari Doktrin "sukses di era 1990-2008 telah melahirkan berbagai polemik kepentingan sejak wacana "PNS" begitu memikat dunia pendidikan baik itu PTS maupun PTN berlomba-lomba menawarkan "Jualan Produk" akademisi yang menjanjikan kesuksesan yg sudah jauh dari hakikat "manisnya ILMU", pertanyaannya adalah apakah sejalan dengan semangat pendidikan Nasional ketika ilmu menjadi Barometer angka-angka pada "Ijazah" siluman.....lantas kemanakah Naturalisasi kesarjanaan yang pernah menghebohkan dunia pendidikan kita di Era 1968 ketika banyak Warga malaysia tertarik dengan keselarasan kesarjanaan.
Layakkah kita menyandang Preidikat S1/S2/S3...?.pertanyaan ini mari kita jawab dalam hati sesuai dengan beban moral pada parodi jurusan yang kita selesaikan...layakkah...?
Gelar Akademik begitu memukau bukan hanya sebagai kartu AS perbaikan jabatan dan nasib, namun jauh dibalik itu gelar akademik mempunyai daya sulap sebagai tujuan untuk memperoleh Hak dihormati dan Hak status sosial,
Memperlakukan ilmu pengetahuan semata-mata sebagai produk itulah yang menjadi keprihatinan Dr Daoed Joesoef pada waktu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1983) dengan menerapkan kebijakan
Normalisasi kehidupan kampus (NKK) dan badan koordinasi kemahasiswaan (BKK).Salah satu bukti bila kampus tidak normal adalah ilmu pengetahuan di dalam kampus ditanggapi dan diperlakukan secara tidak sempurna, tidak lengkap, yaitu semakin lama menjadi hanya sebagai produk, kurang dihargai sebagai proses dan semakin lama semakin tidak sebagai masyarakat(community). Kampus yang normal adalah secara esensialyang memperlakukan ilmu pengetahuan sekaligus dalam artiannya yang lengkap, yaitu dalam artian produk.
.
Ideologi dan cara kerja sekolah berbeda dengan berdagang yang hanya mencari keuntungan saja. Bila sekolah kemudian dikelola dengan sistem dagang, maka hasilnya, ya, rusak-rusakan karena misi sosial bercampur aduk dengan misi ekonomi.Kuatnya sebuah perguruan tinggi (PT) tidak hanyatergantung pada para dosen, tetapi juga pada dukungan prasarana dan sarana, seperti perpustakaan yang lengkap,
laboratorium yang memadai, lingkungan akademis yang kondusif, dan komunitas yang ada di dalamnya. Dengan demikian, kalau para dosennya yang bergelar profesor doktor itu kemudian diterbangkan dari Jawa ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, atau bahkan Papua, untuk mengajar di sana,
tidak otomatis hasilnya akan sama baiknya dengan produk di pusatnya, bila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai. Dosen hanya merupakan salah satu komponen saja untuk kuatnya sebuah PT. Bisa jadi hasilnya lebih buruk. Sebab identifikasi diri mahasiswa di sana sudah terlalu tinggi-sebagai bagian dari PT-sementara prosesnya masih tetap saja seperti aslinya. Hal yang sama terjadi pada pembukaan program pascasarjana. Begitu banyak PTS di Indonesia yang statusnya
"Terlihat" (tahu kalau ada PTS X setelah melihat kampusnya langsung) tetapi sudah membuka program pascasarjana. Lalu apa kriteria pemberian izin program pascasarjana di PTS semacam itu? Bagaimana kinerja Badan Akreditasi Nasional dapat dipercaya?
Para pegawai di negri ini merupakan produksi dari Doktrin "sukses di era 1990-2008 telah melahirkan berbagai polemik kepentingan sejak wacana "PNS" begitu memikat dunia pendidikan baik itu PTS maupun PTN berlomba-lomba menawarkan "Jualan Produk" akademisi yang menjanjikan kesuksesan yg sudah jauh dari hakikat "manisnya ILMU", pertanyaannya adalah apakah sejalan dengan semangat pendidikan Nasional ketika ilmu menjadi Barometer angka-angka pada "Ijazah" siluman.....lantas kemanakah Naturalisasi kesarjanaan yang pernah menghebohkan dunia pendidikan kita di Era 1968 ketika banyak Warga malaysia tertarik dengan keselarasan kesarjanaan.
Layakkah kita menyandang Preidikat S1/S2/S3...?.pertanyaan ini mari kita jawab dalam hati sesuai dengan beban moral pada parodi jurusan yang kita selesaikan...layakkah...?
Gelar Akademik begitu memukau bukan hanya sebagai kartu AS perbaikan jabatan dan nasib, namun jauh dibalik itu gelar akademik mempunyai daya sulap sebagai tujuan untuk memperoleh Hak dihormati dan Hak status sosial,
Memperlakukan ilmu pengetahuan semata-mata sebagai produk itulah yang menjadi keprihatinan Dr Daoed Joesoef pada waktu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1983) dengan menerapkan kebijakan
Normalisasi kehidupan kampus (NKK) dan badan koordinasi kemahasiswaan (BKK).Salah satu bukti bila kampus tidak normal adalah ilmu pengetahuan di dalam kampus ditanggapi dan diperlakukan secara tidak sempurna, tidak lengkap, yaitu semakin lama menjadi hanya sebagai produk, kurang dihargai sebagai proses dan semakin lama semakin tidak sebagai masyarakat(community). Kampus yang normal adalah secara esensialyang memperlakukan ilmu pengetahuan sekaligus dalam artiannya yang lengkap, yaitu dalam artian produk.
.
Ideologi dan cara kerja sekolah berbeda dengan berdagang yang hanya mencari keuntungan saja. Bila sekolah kemudian dikelola dengan sistem dagang, maka hasilnya, ya, rusak-rusakan karena misi sosial bercampur aduk dengan misi ekonomi.Kuatnya sebuah perguruan tinggi (PT) tidak hanyatergantung pada para dosen, tetapi juga pada dukungan prasarana dan sarana, seperti perpustakaan yang lengkap,
laboratorium yang memadai, lingkungan akademis yang kondusif, dan komunitas yang ada di dalamnya. Dengan demikian, kalau para dosennya yang bergelar profesor doktor itu kemudian diterbangkan dari Jawa ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, atau bahkan Papua, untuk mengajar di sana,
tidak otomatis hasilnya akan sama baiknya dengan produk di pusatnya, bila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai. Dosen hanya merupakan salah satu komponen saja untuk kuatnya sebuah PT. Bisa jadi hasilnya lebih buruk. Sebab identifikasi diri mahasiswa di sana sudah terlalu tinggi-sebagai bagian dari PT-sementara prosesnya masih tetap saja seperti aslinya. Hal yang sama terjadi pada pembukaan program pascasarjana. Begitu banyak PTS di Indonesia yang statusnya
"Terlihat" (tahu kalau ada PTS X setelah melihat kampusnya langsung) tetapi sudah membuka program pascasarjana. Lalu apa kriteria pemberian izin program pascasarjana di PTS semacam itu? Bagaimana kinerja Badan Akreditasi Nasional dapat dipercaya?
Lukamanul hakim
Mahasiswa semester akhir
Fak.Sosiologi
No comments:
Post a Comment